Kelas : XSMA folder: PPKN Kategori: “Barang Pancasila” kata kunci: nilai, instrumental, pancasila
Diskusi:
nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam Tatanan Peraturan Perundang-undangan Negara menurut UU No. 10 Tahun 2004. Nilai instrumental ini dapat berubah atau diubah.
Nilai instrumental Pancasila:
Sila pertama pancasia: Ketuhanan Yang Maha Esa nilai instrumental sila pertama: pasal 29 ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
Sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab nilai instrumental sila kedua: 1) Pasal 26 ayat 3 Masalah yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 2) Pasal 27 ayat 2 Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3) Pasal 28 Kebebasan berserikat dan berkumpul, menyatakan pikiran secara lisan dan tertulis, dan lain-lain, diatur dengan undang-undang. 4) Pasal 30 ayat 1 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara 5) Pasal 31 ayat 1 Setiap warga negara berhak atas pendidikan.
Sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia nilai instrumental sila ketiga: 1) Pasal 1 ayat 1 Negara Indonesia adalah negara kesatuan, berbentuk republik. 2) Pasal 32 ayat 2 Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai khazanah budaya bangsa 3) Pasal 36 Bendera nasional Indonesia berwarna merah putih.
Pasal IV Pancasila: Demokrasi yang Dipimpin oleh Hikmat Hikmah dalam Musyawarah Perwakilan nilai instrumental sila keempat: pasal 1 ayat 2, Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi
Pasal Kelima Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia nilai instrumental sila kelima: 1) Pasal 27 ayat 1 Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menghormati hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. 2) Pasal 33 ayat 3 Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3) Pasal 34 ayat 3 Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas perawatan kesehatan dan pelayanan publik yang memadai.
